nusakini.com-- Untuk mendapatkan potret atau gambaran pelaksanaan pembinaan konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan survei terkait administrasi kontrak, penyelenggaraan konstruksi, penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3), kondisi material dan peralatan konstruksi, serta sertifikasi tenaga kerja konstruksi ke berbagai proyek ke-PUPR-an di Indonesia. Sejak Januari hingga 27 November 2016 telah disurvei sebanyak 998 proyek PUPR oleh 70 tenaga survei. 

Hasil dari survei tersebut, akan dianalisis dan diolah menjadi sebuah informasi untuk merumuskan kebijakan pembinaan konstruksi sehingga kualitas pembinaan jasa konstruksi di Indonesia dapat terus meningkat kedepannya. 

• DJBK Sosialisasikan Skema KPBU Melalui Forum Regional Investasi Infrastruktur 2016
• Kementerian PUPR Serahkan MTU ke Pemprov NTB
• Kementerian PUPR Dorong Tenaga Kerja Lokal Untuk Bangun Infrastruktur di Kalteng

“Berdasarkan laporan terdapat penemuan adanya semen Cina masuk ke Indonesia. Hal tersebut harus ditinjau kembali, apakah semen itu sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau belum, jika belum kita laporkan. Biar nanti Kementerian Perindustrian melakukan peninjauan/teguran sesuai peraturan yang berlaku,” tutur Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yusid Toyib saat membuka Finalisasi Hasil Rapid Assesment Pembinaan Konstruksi di Denpasar, Bali, Senin (5/12). 

Yusid Toyib juga memberikan apresiasi atas keberanian dan perjuangan para tenaga survei dalam mencari data konstruksi di lokasi proyek. Ia juga berharap agar para tenaga survei dapat menggambarkan kegiatan surveinya tersebut dalam sebuah buku yang menceritakan perjuangan, kesulitan, suka dan duka dalam mencari data. 

“Melalui buku tersebut data dan informasi yang dikumpulkan dapat dianalisa menjadi bahan masukan bagi perumusan kebijakan pembinaan konstruksi ke depan agar lebih komprehensif dan menjawab permasalahan/kebutuhan di lapangan sekaligus sebagai pertukaran informasi dan pengalaman dalam penyelenggaraan konstruksi,” katanya. 

Menurutnya, pelaksanaan survei ini bukan tanpa masalah dan kendala, tetapi dengan bekal kapasitas dan pengetahuan serta didukung penggunaan perangkat survei Mobile Application, pelaksanaan Rapid Assesment yang dilakukan dapat berjalan optimal dan memperoleh data dan informasi. (p/ab)